Logo

Pemdes Slempit

Blog Pemdes Slempit

Senin, 20 Juni 2016

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)



BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes )
“ SLEMPIT MAKMUR “
DESA SLEMPIT KECAMATAN
KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR



ANGGARAN DASAR (AD)

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes ini bernama ”BUMDes SLEMPIT MAKMUR
(2) BUMDes SLEMPIT MAKMUR ini berkedudukan di :
Desa                : Slempit
Kecamatan      : Kedamean
Kabupaten       : Gresik
Propinsi           : Jawa Timur

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud didirikan BUMDes SLEMPIT MAKMUR adalah untuk mewadahi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Pasal 3
Tujuan didirikan BUMDes adalah :
(1) Sebagai bagian dari upaya penggalian pendapatan asli desa;
(2) Sebagai wadah yang menampung berbagai jenis usaha perekonomian di desa;
(3) Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

Klik Link di bawah ini untuk melihat lebih jelas dan mengunduh Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Desa Slempit:
https://drive.google.com/file/d/0B5e3-wS7q2FqS0w0SXVaMmM2Z3M/view?usp=sharing

Minggu, 19 Juni 2016

Peraturan Desa Slempit tentang Badan Usaha Milik Desa









PERATURAN DESA SLEMPIT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)



DESA SLEMPIT
KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK



 
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN KEDAMEAN
DESA SLEMPIT
Raya Sarijoyo  164, Telp. 031 7914347 Kode  Pos  61175 Gresik
Email : pemdesslempit@gmail.com




PERATURAN DESA SLEMPIT
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)


DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

DESA SLEMPIT

Menimbang :
  1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa; 
  2. Bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah desa dan masyarakat; 
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 perlu penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Mengingat :
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025; 
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah; 
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 2 tahun 2010 tentang Pemerintahan desa
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 1 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;



Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Dan
KEPALA DESA SLEMPIT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN DESA SLEMPIT KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :  
  1. Daerah adalah Kabupaten Gresik 
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik 
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Gresik;
  5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gresik 
  6. Desa adalah desa atau sebutan lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  7. Pemeritah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa; 
8.      Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa; 
  1. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah  Oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
  2. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyrakat; 
  3. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahun Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 
  4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala desa; 
  5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh Masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaanya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.



BAB II
PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2
Prinsip Dasar dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :
  1. Pemberdayaan memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat; 
  2. Keberagaman bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari Unit Usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan  usaha masyarakat yang sudah ada; 
  3. Kepartisipasian pengelola harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

Pasal 3
  1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa; 
  2. BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah Desa; 
  3. Pembentukkan BUMDes sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; 
  4. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan hukum; 
  5. Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat beberapa Desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain;
  6. Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan.


Pasal 4
Tujuan Pembentukan BUMDes antara lain:
  1. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; 
  2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan ; 
  3. Menciptakan lapangan kerja.


Pasal 5
Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain:
  1. Usaha jasa yang berupa jasa keuangan, air, listrk desa dan usaha usaha lain yang sejenis;
  2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa; 
  3. Pedagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan agro bisnis serta penyediaan saprodi (pupuk, bibit, obat-obatan, dll) 
  4. Unit produksi kecil dan kerajinan rakyat; 
  5. Kegiatan perekonomian desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga  desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.


Klik Link dibawah ini untuk melihat dan mengunduh Peraturan Desa Slempit tentang Badan Usaha Milik Desa:
https://drive.google.com/file/d/0B5e3-wS7q2FqSWhnZFdJNmhjd1k/view?usp=sharing 

Minggu, 24 Januari 2016

APBDes SLEMPIT TA. 2015





PERATURAN DESA SLEMPIT
NOMOR :  4  TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015










DESA             : SLEMPIT
KECAMATAN : KEDAMEAN
KABUPATEN   :GRESIK





                                                                                                       










KEPALA DESA SLEMPIT
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DESA SLEMPIT
NOMOR :   4 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLEMPIT

Menimbang    :   a.   bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat sejak disepakati untuk dievaluasi;
b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun Anggaran 2015;
Mengingat       :    1.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2.     Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5539);
3.     Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5558);
4.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5.     Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2014);
6.     Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
7.     Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 333 Tahun 2015);
8.     Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2015;
9.     Keputusan Bupati Gresik Nomor : 973/1168/HK/437.12/ 2015 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah  

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLEMPIT
DAN
KEPALA DESA SLEMPIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :   PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  TAHUN ANGGARAN  2015.

Pasal 1  

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:
1.     Pendapatan Desa                           Rp. 1.937.802.645,00
2.     Belanja Desa    
a.     Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa                       Rp.    649.791.273,00
b.     Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa                 Rp. 1.229.951.372,00
c.     Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan                       Rp.       36.500.000,00
d.     Bidang Pemberdayaan
Masyarakat                               Rp.       21.560.000,00
e.     Bidang Tak Terduga                 Rp.                       0,00
Jumlah Belanja                              Rp.  1.937.802.645,00
Surplus/Defisit                                                    Rp. 0,00
3.     Pembiayaan Desa
a.     Penerimaan Pembiayaan           Rp. 0,00
b.     Pengeluaran Pembiayaan          Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)              Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4

Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa Slempit .

Ditetapkan di : Slempit
Pada tanggal  : 3 November 2015
KEPALA DESA SLEMPIT


     S U M A R M I

Diundangkan di : Slempit
Pada tanggal      :  3 November 2015

SEKRETARIS DESA SLEMPIT


BAMBANG SUTOYO
Pengatur Muda
NIP. 19590824 200701 1 002